UU Maritim Diwacanakan Kembali

Undang-Undang Maritim perlu diwacanakan kembali untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia, termasuk memberantas dan mencegah praktik illegal unreported and unregulated fishing (IUU Fishing).

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Chandra Mo-tik mengatakan UU maritim merupakan dasar terpenting dari pembangunan poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

 

Menurutnya, landasan hukum yang ada saat ini, yaitu UU No. 32/2014 tentang Kelautan belum menyentuh ke seluruh persoalan maritim di Indonesia.

"UU kelautan itu lebih ke sumber daya alamnya, energi, pariwisata. Kalau maritim tentang kapalnya, tentang pelayaran, safety, navigation, itu saling sinergi," katanya saat media gathering poros maritim dunia, Minggu (7/6).

Dia menambahkan UU Maritim pernah diwacanakan pada 1980 ke Kementerian Perhubungan. (Bisnis/106)

sumber: http://klipingkemenhub.com/view_page.php?ridparam=2555114